Kabinet Prabowo Diharapkan Diisi Kalangan Profesional
Menteri yang berasal dari partai politik dinilai cenderung lebih sering memikirkan kepentingan partai politik.
Oleh
DENTY PIAWAI NASTITIE
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sekitar enam bulan sebelum memulai pemerintahan, calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih merumuskan komposisi kabinet. Kandidat yang diusung empat partai politik parlemen itu memenuhi ekspektasi masyarakat, mengisi kursi menteri dengan kalangan profesional yang mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik.
Prabowo beserta pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) terpilih pada Rabu (24/4/2024) lalu. Sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada 20 Oktober nanti. Dengan demikian, keduanya punya waktu enam bulan untuk mempersiapkan pemerintahan baru, termasuk menyusun kabinet.
Terkait hal itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, di Jakarta, Senin (29/4/2024), mengatakan, Prabowo punya beban berat untuk memenuhi harapan masyarakat mengingat kemenangan Prabowo-Gibran dicapai dengan satu putaran setelah memenuhi angka kemenangan 58,6 persen dari total suara sah nasional.
Dengan kemenangan itu, Prabowo-Gibran harus mengutamakan kepentingan publik melalui program-program kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pengentasan warga dari kemiskinan. ”Untuk mencapai target, (menteri) juga jangan (diisi) politisi, harus orang profesional,” katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menggelar konferensi pers setelah menerima kunjungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu (8/3/2023).
Prabowo disebut mulai merancang komposisi kabinet begitu ditetapkan sebagai capres terpilih. Meski demikian, sebenarnya Prabowo telah memberikan sinyal bagi-bagi jatah menteri kepada sejumlah pihak, terutama partai politik pengusungnya, sebelum ditetapkan sebagai capres terpilih.
Saat acara buka puasa bersama dengan Prabowo di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2023), misalnya, Prabowo memuji PAN yang sudah setia mengusungnya sebagai capres sejak Pemilu 2014. Saat itu, Prabowo memberikan sinyal akan menambah jatah menteri melebihi ekspektasi PAN.
Partai pengusung lainnya juga menglaim paling berjasa bagi pemenangan Prabowo-Gibran. Partai-partai politik itu pun secara terang-terangan menyampaikan harapan mereka untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, misalnya, meminta jatah lima kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran kelak.
Untuk mencapai target, (menteri) juga jangan (diisi) politisi, harus orang profesional.
Trubus mengatakan, selama ini Prabowo berambisi untuk menang pemilu sehingga terkesan menjanjikan kursi menteri ke sejumlah pihak. Namun, Prabowo semestinya mengingat bahwa kemenangannya dicapai setelah dipilih oleh rakyat, bukan semata-mata karena dukungan parpol. Oleh karena itu, ia harus memenuhi janji kepada rakyat Indonesia.
Prabowo, lanjut Trubus, harus berkaca pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dari kabinet Jokowi justru ada dua menteri yang menjadi tulang punggung pembangunan. Keduanya berasal dari kalangan profesional, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sementara kementerian lain yang diisi oleh perwakilan tokoh politik dianggap sarat masalah, bahkan tersangkut kasus korupsi. ”Kalau memilih tokoh dari parpol, kepentingan politik tinggi. Kementerian yang dipimpin oleh orang profesional sangat minim kasus,” kata Trubus.
Ia menyarankan agar kabinet Prabowo diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Seandainya ingin memasukkan unsur partai, Prabowo diharapkan memilih tokoh politik dan profesional secara seimbang. Tokoh-tokoh profesional, terutama dibutuhkan untuk kementerian yang bertugas mengatasi masalah ekonomi, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan kesehatan.
”Pemilihan menteri jangan terkotak-kotak kepentingan politik atau organisasi masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyampaikan, mencari komposisi ideal kabinet memang sulit, tetapi harus diupayakan. ”Menteri seharusnya kalangan profesional, bukan dari partai politik. Kalau mau dikirim partai politik tidak masalah,” katanya.
Agus menilai, menteri yang berasal dari partai politik cenderung lebih sering memikirkan kepentingan partainya. ”Ada kebijakan yang tentu erat dengan partainya, akhirnya kasus korupsi merajalela,” tuturnya.
Menurut Agus, menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi selalu menurut, tidak pernah berkata tidak pada Jokowi sebagai atasannya. Para menteri itu khawatir posisi mereka akan digeser jika menolak permintaan atasan. ”Ini menunjukkan kekuatan kabinet sangat tergantung dari pemimpinnya,” ujar Agus.
Ia berharap agar Prabowo Subianto tidak mengikuti pola tersebut. Akan lebih baik jika Prabowo menempatkan teknokrat untuk posisi khusus di kabinet, bukan tokoh yang berasal dari partai politik.
Kumpulkan pakar
Sementara itu, dalam acara Halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024), Prabowo mengatakan, saat ini, dirinya sedang mengumpulkan daftar masalah utama yang ada di Indonesia dan berdiskusi dengan para pakar.
”Kami belajar masalah. Kami kumpulkan para pakar, kami diskusi dengan segala unsur untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya sehingga tanggal 20 Oktober nanti, dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum dan tidak ada waktu yang terbuang,” katanya.
Ia menuturkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks. Oleh karena itu, tugas pemerintah pun semakin banyak. ”Saya berkeyakinan bahwa tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat, benar-benar harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Ia merasa bersyukur karena masyarakat Indonesia telah mendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024. Sebagai presiden terpilih, sekaligus Menteri Pertahanan yang selama ini membantu tugas Presiden Jokowi, Prabowo menjanjikan keberlanjutan program pemerintah.
”Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia agar bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau kami anggap adalah landasan yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu,” ujarnya.