Berkas Pendaftaran Lengkap, Airin Tunggu Restu Megawati untuk Pilgub Banten
Airin Rachmi Diany masih menunggu restu Megawati untuk mendapatkan tiket Pilgub Banten dari PDI-P.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
SERANG, KOMPAS — Berkas pendaftaran mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, sebagai bakal calon gubernur Banten dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P dinyatakan lengkap. Politikus Partai Golkar itu kini menunggu restu dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar dapat diusung sebagai bakal calon gubernur Banten.
Airin menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur (cagub) Banten ke kantor DPD PDI-P Banten di Kota Serang pada Rabu (1/5/2024) sekitar pukul 13.00. Sebelumnya pada pukul 09.30, mantan Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah juga menyerahkan formulir pendaftaran bakal cagub Banten ke DPD PDI-P Banten.
Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDI-P Banten Muhlis mengungkapkan, berkas pendaftaran yang diserahkan kedua bakal cagub itu sudah lengkap. ”Berkas Pak Dimyati lengkap, Bu Airin juga lengkap,” tuturnya.
Airin datang bersama dengan mantan Wakil Bupati Lebak, yang juga Ketua DPD PDI-P Banten, Ade Sumardi. Berbeda dengan Airin, Ade datang untuk menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) Banten.
Selain Airin dan Dimyati, terdapat tiga tokoh lain yang telah mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Rano Karno, anggota Fraksi PDI-P DPR yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten; Eden Gunawan yang merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten; dan Ratu Ageng Ekawati yang merupakan Ketua Harian DPP Paguron Jalak Banten Nusantara. Namun, ketiganya belum mengembalikan formulir pendaftaran.
Muhlis menjelaskan, tugas tim penjaringan di daerah hanya mencatat dan meneliti berkas pendaftaran yang diterima. Selanjutnya, berkas para bakal cagub dan cawagub itu akan diserahkan kepada DPP PDI-P untuk diproses lebih lanjut.
”Saat ini, kami masih menunggu tiga tokoh lagi mengembalikan berkas. Batas waktu terakhirnya, kan, tanggal 5 Mei. Setelah itu, semua berkas diserahkan kepada DPP,” tuturnya.
Nantinya, lanjut Muhlis, DPP PDI-P yang akan mendalami visi-misi serta program yang diusung para bakal cagub dan cawagub yang turut dalam penjaringan. Selain itu, para bakal cagub itu akan dimintai kesediaannya untuk membawa partai politik lain bergabung dengan PDI-P dalam Pilgub Banten.
Hasil pendalaman itu akan dijadikan pertimbangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menetapkan bakal calon yang akan diusung. Sebab, mekanisme internal PDI-P mengatur penetapan bakal calon gubernur menjadi kewenangan ketua umum. Karena itulah keberhasilan para bakal calon yang mengikuti penjaringan, termasuk Airin, untuk mendapatkan tiket pilkada dari PDI-P bergantung pada keputusan Megawati.
Lobi koalisi
Sebenarnya, Airin sudah memegang tiket Pilgub Banten 2024 dari Partai Golkar. Namun, di Banten, Golkar belum bisa mengusung sendiri pasangan cagub-cawagub. Sebab, menurut Muhlis, Golkar kemungkinan hanya akan mendapatkan 14 dari 100 kursi di DPRD Banten. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk dapat mengusung cagub dan cawagub.
Para bakal cagub itu akan dimintai kesediaan untuk membawa partai politik lain bergabung dengan PDI-P dalam Pilgub Banten
Sementara itu selain PDI-P, pada Rabu sore, Airin juga mendaftarkan diri sebagai bakal cagub Banten ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banten. Seperti dilaporkan kompas.com, Airin menyampaikan bahwa ia juga akan mengambil formulir penjaringan di Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan bekerja sama tidak hanya dengan partai sesama pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi juga partai-partai politik lain kubu lawan dalam Pilpres 2024. ”Bagi PDI Perjuangan, kerja sama dalam pilkada dilakukan dengan melihat kultur, karakteristik daerah, peta politik, dan gerak para calon yang ikut mewarnai kerja sama politik,” ujar Hasto (Kompas.id, 1/5/2024).
PDI-P, menurut Hasto, juga membuka ruang kerja sama dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan PAN. Meski demikian, pendekatan kesesuaian ideologi tetap dikedepankan oleh PDI-P.
Dalam menetapkan bakal calon kepala daerah, lanjur Hasto, PDI-P akan melihat rekam jejak dankinerjanya. Ini terutama terkait dengan kinerja dalam mengangkat harkat dan martabat wong cilik, komitmen terhadap lingkungan, serta prestasinya dalam membangun kemajuan.