Dukungan PBNU Bisa Jaga Kestabilan Pemerintahan Prabowo

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Gus Yahya Tegaskan PBNU Bersama Prabowo-Gibran

Di acara Halalbihalal PBNU di Jakarta, Minggu (28/4/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam sambutannya menyampaikan bahwa nanti, ke depan, NU tidak akan pernah tidak bersama-sama presiden dan wapres yang akan datang, yakni Prabowo-Gibran. ”Apakah ini soal politik? Iya. Namun, motivasinya adalah kemaslahatan masyarakat,” ucap Yahya di hadapan Prabowo dan Gibran yang turut hadir dalam acara tersebut.

Acara itu juga dihadiri, antara lain, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pengajar Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, memandang dukungan PBNU merupakan keberpihakan kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia saat ini. Dengan adanya dukungan itu, besar kemungkinan pemerintahan Prabowo-Gibran akan lebih stabil dalam menjalani transisi kepemimpinan nasional.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, juga memandang, NU sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi modal penting bagi Prabowo dalam membangun negara.

Ke depan, kata Umam, diharapkan PBNU tetap aktif mengawal pemerintahan secara kritis konstruktif. Dalam hal ini memberikan alternatif pandangan dan kebijakan agar tercipta inovasi kebijakan yang produktif.

Safari politik dilanjut

Sementara itu, Partai Gerindra memastikan Prabowo, capres yang diusungnya di Pilpres 2024, masih akan mendatangi parpol lain untuk menjalin silaturahmi seusai kontestasi pilpres. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Minggu. Menurut dia, Prabowo tak terbatas bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tetapi juga berencana bertemu ketua umum parpol lain.

Namun, Dasco belum bisa memastikan partai mana yang bakal dikunjungi Prabowo terlebih dahulu. Sebab, setiap pertemuan juga mesti disesuaikan dengan jadwal Prabowo dalam menjalankan tugasnya saat ini sebagai menteri pertahanan. ”Tetapi, waktunya saja yang nanti akan ditentukan karena kebetulan, minggu depan, Pak Prabowo ada rangkaian kegiatan kementerian, menerima tamu dari luar dan pergi ke luar,” ujar Dasco.

Dalam pilar demokrasi, selain parpol, yang bisa diharapkan tinggal masyarakat sipil dan pers.

Baca juga: Jaga Demokrasi, PDI-P dan PKS Diharapkan Berada di Luar Pemerintahan

Sejauh ini, berdasarkan hasil Pemilu 2024, menurut perhitungan Litbang Kompas, ada empat parpol pengusung Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang lolos ambang batas parlemen, yakni Partai Golkar (102 kursi), Gerindra (86 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Ditambah dukungan dari dua parpol lain yang juga lolos ambang batas parlemen, yakni PKB (68 kursi) dan Nasdem (69 kursi).

Kondisi ini membuat pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki dukungan sekitar 70 persen dari parlemen. Dukungan sebesar itu, menurut Khoirul Umam, sudah lebih dari cukup untuk sebuah pemerintahan dengan sistem presidensial di tengah sistem multipartai.

Harapan pada masyarakat sipil

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Aan Eko Widiarto memandang, dengan bergabungnya PKB dan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, keberadaan partai di luar pemerintahan sebagai penyeimbang akan semakin kecil. Padahal, partai di luar pemerintahan sangat penting di negara demokrasi.

”Kalau semua menjadi otokrasi, hanya satu pemerintahan yang berkuasa, mulai dari pemerintahan dan partainya dalam satu frame, maka tidak ada penyeimbang dan berbahaya bagi demokrasi. Seharusnya, ada posisi yang konsisten dari partai-partai yang capres-cawapresnya tak menang di Pilpres 2024,” tuturnya.

Akhirnya, kata Aan, dalam pilar demokrasi, selain parpol, yang bisa diharapkan tinggal masyarakat sipil dan pers. ”Tapi nanti, kalau yang menjadi penyeimbang ini lelah, ya, wasalam. Demokrasi dalam bahaya dan jangan sampai terakumulasi seperti Orde Baru. Kekuatan bertumpu pada cabang kekuasaan. Ini akan menjadi bom waktu ke depan, dan bumerang dalam demokrasi,” ucapnya.