Setelah Nasdem bergabung, pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang bakal ditopang oleh mayoritas anggota DPR.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Bergabungnya Partai Nasdem dalam barisan pendukung presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membuat koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai separuh lebih kursi di DPR periode 2024-2029.
Keputusan Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh setelah bertemu Prabowo di kediamannya di Jakarta, Kamis (25/4/2024). Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Berdasarkan raihan suara Nasdem di Pemilu 2024, partai tersebut berpotensi menguasai 69 kursi DPR periode 2024-2029. Sementara Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), berpotensi menguasai 280 kursi DPR. Dengan demikian, jika diakumulasi total berjumlah 349 kursi DPR atau 60,17 persen dari semua kursi DPR sebanyak 580 kursi.
Penguasaan kursi di DPR bisa lebih dominan jika bentuk dukungan dari PKB berarti pula bergabungnya partai tersebut dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. PKB berpotensi menguasai 68 kursi DPR. Bentuk dukungan partai itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat bertemu Prabowo pada hari Rabu.
Menurut Surya Paloh, keputusan bergabung dengan Prabowo-Gibran sudah melalui tahap kontemplasi dan pertimbangan mendalam terkait masa depan bangsa. Tantangan global yang semakin besar menuntut elite-elite untuk menyatukan kekuatan. ”Memang ada opsi karena bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit untuk mengajak bersama dengan pemerintahan. Saya pikir, itu lebih baik. Itulah pilihan saya, pilihan Nasdem,” katanya.
Lagi pula, lanjutnya, menjadi ”oposisi” pemerintah bisa setiap saat. Sementara menjadi bagian dari pemerintahan butuh spirit serta keikhlasan hati yang mengedepankan obyektivitas dengan tetap menjaga nalar dan daya kritis.
Sementara itu, Prabowo menuturkan, pertemuannya dengan Surya Paloh berlangsung intens dan produktif. Dalam pertemuan tersebut, semua sepakat bahwa Nasdem ikut bergabung dan bekerja sama demi rakyat. ”Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia, sangat dinantikan rakyat kita,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, upaya Prabowo-Gibran merangkul kubu lawan di pilpres tidak berhenti setelah memperoleh dukungan dari PKB dan Nasdem. Pihaknya juga masih terus berupaya merangkul PDI-P dan PKS. ”Masih dalam proses komunikasi semua,” ujarnya.
Setelah PKB dan Nasdem mendukung Prabowo-Gibran, kini tinggal PDI-P dan PKS, parpol yang lolos ambang batas parlemen pada pemilu lalu, yang belum memutuskan posisi politiknya pascapilpres.
Belum bahas kabinet
Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Daniel Johan mengatakan, pertemuan antara Prabowo dan Muhaimin sama sekali belum membahas soal kabinet Prabowo-Gibran, termasuk porsi menteri yang bisa diperoleh PKB dengan dukungan yang diberikan. ”Sejauh yang saya paham, belum membahas sampai sejauh itu,” katanya.
Pertemuan sebatas untuk menunjukkan hubungan PKB dan Gerindra sangat baik. Begitu pun relasi Muhaimin dan Prabowo. Selain itu, pertemuan itu jadi momentum PKB menitipkan delapan program perubahan kepada Prabowo-Gibran.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda membenarkan bahwa pertemuan Prabowo dengan Muhaimin tak membahas jatah kursi menteri bagi PKB. ”Bagi PKB, itu nanti, masih lama juga menuju 20 Oktober (pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden). Pertemuan kemarin hanya membahas substansi untuk kebaikan bangsa. Soal detail dan apalagi menyangkut bagi-bagi menteri, itu belum dibahas sama sekali,” tuturnya.
Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo juga mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan susunan kabinet. Alasannya senada dengan Syaiful, karena pelantikan presiden-wakil presiden baru akan digelar enam bulan lagi.
Banyak usulan
Meski demikian, Dradjad tak menampik bahwa banyak pihak sudah mengusulkan nama menteri. ”Saya yakin pada saatnya nanti Pak Prabowo akan memutuskan. Tentu setelah berdiskusi dengan Mas Gibran dan para ketua umum partai. Selain itu, tentu saja memperoleh masukan dari Presiden Jokowi,” katanya menambahkan.
Sementara mengenai bergabungnya parpol baru dalam koalisi Prabowo-Gibran, PAN menyambut baik. Dengan demikian, pemerintahan ke depan bisa berjalan efektif. Apalagi, program-program Prabowo-Gibran perlu banyak terobosan.
”Soal kursi menteri, tak ada masalah. Bisa diatur nanti,” kata Dradjad.