PKB Yakin Peta Koalisi Hadapi Pilkada Sangat Cair

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ia mengatakan, Koalisi Perubahan yang dibentuk oleh PKB, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera saat Pilpres 2024 tidak serta-merta akan diterapkan dalam Pilkada 2024. Pilkada 2024 sangat kompleks karena diselenggarakan secara serentak untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi serta calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota-wakil wali kota di 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

”Koalisi untuk pilkada akan lebih cair karena melihat basis konfigurasi perolehan suara di 500 lebih wilayah yang menggelar pilkada. Dan, kedua adalah pertimbangan sosok yang akan diusung. Itu harus diakui pilkada dalam suasana begitu, maka koalisi parpol itu akan sangat acak,” ujar Huda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Mungkinkah Koalisi Pilpres 2024 Sebangun dengan Pilkada?

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni Pasal 40 Ayat (1) mengatur, partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit 20 persen kursi DPRD atau memperoleh 25 persen suara sah dalam pemilu anggota DPRD setempat.

Baca juga: PKB Buka Bursa Calon Kepala Daerah bagi Kader Internal ataupun Figur Eksternal

Oleh karena itu, lanjut Huda, untuk provinsi atau kabupaten tertentu, bisa saja partai pengusung yang tergabung dalam koalisi perubahan di Pilpres 2024 akan kembali berkoalisi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa PKB akan berkoalisi dengan partai lain dari luar koalisi perubahan.

Huda menegaskan, setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024, koalisi perubahan juga sudah berakhir.

”Tapi, ada satu hal value yang akan didorong pilkada ini, yakni kepemimpinan daerah tetap mengusung agenda perubahan yang berbasis dengan kebutuhan di daerah. Jadi, platformnya itu tetap agenda perbaikan dan perubahan, dan dengan berkoalisi dengan partai apa pun. Karena Koalisi Perubahan ini sudah selesai agendanya,” ucap Huda.

Ada satu hal value yang akan didorong pilkada ini, yakni kepemimpinan daerah tetap mengusung agenda perubahan yang berbasis dengan kebutuhan di daerah.

Huda melanjutkan, untuk menjalin komunikasi dengan partai politik dalam menghadapi pilkada, PKB telah membentuk tim sembilan. Dirinya pun tergabung dalam salah satu anggota tim tersebut. Tim tersebut bertujuan menjalin koordinasi terhadap para pemimpin daerah PKB di seluruh tingkatan ketika berkomunikasi dengan partai politik lainnya.

”Kita terus berkoordinasi, baik dari basis PKB, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun daerah lainnya, seperti Jakarta dan Jawa Barat,” kata Huda.

Dari komunikasi tersebut, sudah ada daerah yang terkonfirmasi bahwa PKB akan berkoalisi dengan partai lainnya. Namun, Huda enggan membocorkan daerah dan partai yang akan berkoalisi dalam Pilkada 2024 tersebut.

Menurut dia, PKB masih terus menggelar proses penjaringan bakal calon kepala daerah baik oleh DPC level kabupaten/kota maupun DPD untuk provinsi.

”Akhir Mei atau awal Juni nanti, kami akan membicarakan lagi simulasinya, melihat hasil survei agar yakin menang. Setelah itu, kami akan tancap gas, tidak lagi mencari sosok yang akan diusung, tetapi kami sudah bekerja dan sosialisasi figur yang akan diusung,” ucap Huda.

Secara terpisah, setelah menerima silaturahmi dari calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS dalam mengusung bakal calon kepala daerah akan memperhatikan rekam jejak dan elektabilitas dari berbagai hasil survei. PKS juga tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai mana pun dalam menghadapi Pilkada 2024.

Baca juga: PAN Terbuka Bentuk Koalisi Baru dalam Pilkada

Sejauh ini, PKS baru memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah kader ataupun figur eksternal yang potensial untuk maju dalam Pilkada 2024. Selanjutnya, PKS akan menyusun surat keputusan untuk menentukan sosok yang akan maju pada Pilkada 2024.

”Kader-kader terbaik bisa jadi kita usung, atau juga tokoh eksternal. Kita masih melihat elektabilitasnya,” kata Syaikhu.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menambahkan, PKS terbuka bagi siapa saja, termasuk masyarakat luas, yang ingin maju dalam Pilkada 2024 untuk mendaftar di partai tersebut. Walau demikian, kader internal akan jadi prioritas utama untuk diusung.

Baca juga: Golkar Prioritaskan Kader Internal Jadi Kandidat Kepala Daerah

Terkait peta koalisi untuk menghadapi Pilkada 2024, PKS siap berkoalisi dengan partai mana saja. Sebab, ada perbedaan dinamika politik di tiap-tiap daerah sehingga koalisi untuk pilkada akan lebih cair. ”Sama partai mana saja PKS bisa berkoalisi karena masing-masing daerah dinamika politiknya berbeda,” kata Aboe Bakar.