PDI-P Tegaskan Jokowi dan Gibran Sudah Bukan Lagi Kader PDI-P

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Ah, orang sudah (memihak) di sebelah sana (Prabowo-Gibran), bagaimana mau dibilang masih bagian dari PDI Perjuangan. Yang benar saja..,” ucapnya.

Jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden-wakil presiden 2024, seluruh dalil yang diajukan oleh kedua pemohon, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak terbukti. Namun, tiga hakim memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan tersebut. Dalam pendapat tersebut, ketiga hakim menyebut mulai dari bantuan sosial hingga cawe-cawe Presiden Jokowi ikut memengaruhi hasil Pilpres 2024.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, Tiga Hakim ”Dissenting Opinion”

Komarudin menegaskan, tidak hanya Jokowi, Gibran pun sudah tidak lagi berstatus sebagai kader PDI-P. Status Gibran sebagai kader PDI-P sudah hilang setelah Gibran memutuskan maju sebagai cawapres dari Prabowo dan melawan capres-cawapres yang diusung PDI-P, yakni Ganjar-Mahfud.

”Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil keputusan (menjadi cawapres Prabowo) itu,” tegas Komarudin.

Ia kemudian menyinggung soal kebohongan Gibran terhadap PDI-P. Sebelum memutuskan maju di Pilpres 2024, Gibran pernah menegaskan bahwa dirinya akan setia terhadap PDI-P. Bahkan, dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P yang dihadiri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Juni 2023, Gibran juga mengaku akan tetap berada di PDI-P meski dilirik partai lain.

”Mas Gibran sendiri maju ke mimbar, lalu disampaikan waktu itu, tetap bersama PDI Perjuangan. Jadi, kalau sampai beberapa waktu kemudian dia maju menjadi cawapres, lalu sekarang Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto) meluruskan pembicaraan itu, lalu dianggap Pak Sekjen berbahaya, justru yang berbahaya itu Mas Gibran. Sebagai pemimpin, istilahnya saya boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong, apalagi sebentar lagi dilantik menjadi wakil presiden RI,” ungkap Komarudin.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah

Belum ada keputusan oposisi

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, partainya belum memutuskan apakah PDI-P akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran (oposisi). Ia menegaskan, terkait kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar, hal tersebut diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

”Kembali ke hukum yang berlaku di PDI Perjuangan, bahwa hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai ke dalam dan ke luar, berlaku apa yang kami sebut dengan hak prerogatif ketua umum PDI Perjuangan,” tegas Basarah.

Karena itu, sesuai dengan arahan Megawati, akan digelar rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar di Jakarta, 24-26 Mei 2024. Dalam rakernas tersebut PDI-P bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang dan bermusyawarah, lalu memberikan usulan kepada Megawati terkait posisi PDI-P di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

”Dengan melihat A, B, C, D-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan,” ucap Basarah.

Baca juga: Terima Putusan MK, Surya Paloh Minta Kalah Menang Saling Menghargai

Meski demikian, bagi PDI-P, dengan melihat sejarah perjuangan politik partai, PDI-P sudah pernah mengalami berada di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. PDI-P bisa bertahan dalam situasi apa pun, bahkan meski mengalami suatu intimidasi politik di era Orde Baru.

”Kami telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, berbagai dinamika politik. Jadi, apa pun keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada ataupun di luar pemerintahan. Karena kami dilatih dan dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” tutur Basarah.

Pertemuan Prabowo-Megawati

Terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati, Basarah menyampaikan secara personal, hubungan antara Prabowo dan Megawati tidak pernah ada masalah sedikit pun. Relasi keduanya memiliki sejarah panjang.

Akan tetapi, menyangkut pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, Megawati diyakini akan mengaitkan hal tersebut dengan posisi PDI-P sebagai sebuah parpol. ”Dalam kaitan tersebut, jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kami masih menunggu sebuah rakernas yang akan datang,” katanya.

Baca juga: Live Report Putusan Sengketa Pilpres 2024

Sementara itu, seusai pertemuan antara capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan para ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang juga mengungkapkan bahwa posisi Hanura dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak belum diputuskan.

”Nanti ya, nanti,” tegasnya.