Gibran terbuka untuk membangun koalisi dengan mantan partainya, PDI-P. Hal itu sudah dibicarakannya dengan Prabowo.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·2 menit baca
SURAKARTA, KOMPAS – Sebagai peraih suara terbanyak, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, membuka diri jika partai politik lain ingin bergabung dengan koalisinya. Ajakan itu tidak tertutup untuk mantan partainya, yakni PDI Perjuangan. Ia menganggap segala hal bisa diperbincangkan.
”Ya, bisa dibicarakan (kemungkinan koalisi). Semuanya bisa dibicarakan,” kata Gibran, yang masih menjabat Wali Kota Surakarta, setelah menghadiri halalbihalal antarpegawai Pemerintah Kota Surakarta di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/4/2024).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Peluang koalisi juga pernah dibahas bersama pasangannya dalam pemilihan presiden, yakni Prabowo Subianto. Perbincangan itu dilakukan keduanya di sela-sela halalbihalal yang diadakan di kediaman Prabowo di Jakarta pada 10 April 2024. Kebetulan itu bertepatan dengan perayaan Idul Fitri hari pertama.
Menurut Gibran, peluang koalisi juga dibuka bagi partai-partai lain yang semasa kontestasi berseberangan dengan koalisi partai yang mendukungnya, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Anggota koalisi partai itu antara lain Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Gelora.
”Ada pembicaraan itu juga (membuka peluang koalisi bagi partai lain di luar KIM). Ya, ada beberapa perbincangan tentang itu,” kata Gibran.
Seiring dengan itu, isu yang bergulir soal pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga tak kunjung terwujud. Belakangan disebutkan bahwa Megawati menugaskan putrinya, Puan Maharani, yang turut menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk melaksanakan pertemuan itu (Kompas, 7/10/2024).
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, pertemuan Puan dan Prabowo sebatas komunikasi antartokoh nasional. Namun, pihaknya juga menyebut antara Prabowo dan Megawati tidak pernah ada persoalan pribadi. Hanya saja, terwujudnya pertemuan itu perlu menanti momentum yang tepat.
”Pertemuan itu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi demokrasi, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Bukan kedaulatan kekuasaan sehingga nanti pada momentum yang tepat,” tutur Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengungkapkan hal serupa. Ia menyebutkan, partainya tidak pernah punya persoalan pribadi apa pun dengan Gerindra. Kondisi yang sama berlaku untuk hubungan antara Megawati dan Prabowo selaku ketua partai masing-masing. Bahkan, hubungan keduanya disebut terjalin cukup baik.
Basarah menilai, berbagai dinamika politik yang terjadi beberapa waktu terakhir sekadar masalah kompetisi pemilihan presiden. Kompetisi semacam itu sudah disepakati sebagai suatu sistem bernegara setiap lima tahun sekali.
”Kita harus menganggap hal itu sebagai suatu hal yang lumrah dan menjadi tradisi kita dalam berdemokrasi,” ucap Basarah, seperti diberitakan Kompas (10/4/2024).