logo Kompas.id
Politik & HukumTanggapi Tudingan Politisasi...
Iklan

Tanggapi Tudingan Politisasi Bansos, Presiden Jokowi Sebut Sudah Melalui Persetujuan di DPR

Terkait kritik politisasi bansos, Presiden Jokowi menyebut program ini atas persetujuan DPR.

Oleh
NINA SUSILO, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
· 3 menit baca
Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan kenaikan harga beras di seluruh negara dan juga merupakan upaya memperkuat daya beli rakyat. Program bantuan sosial sudah melalui mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan keputusan pemerintah semata.

”Ya, itu, yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. (Hal) yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) itu karena ada EL Nino atau kemarau panjang. ”Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan (BLT),” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai adanya pandangan bahwa bantuan sosial tersebut dipolitisasi, Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan sosial tersebut sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. ”Oh, sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, semua bantuan sosial tersebut sudah melalui persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan hanya keputusan pemerintah. ”Itu semuanya, sekali lagi, itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita. Pemerintahan kita enggak seperti itu,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa, (30/1/2024). Saat berdialog dengan warga, Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa, (30/1/2024). Saat berdialog dengan warga, Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan diberikan hingga bulan Juni.

Sepanjang Jumat, Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri terkait tugasnya, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Iklan

Bahlil juga membantah anggapan bahwa bansos disebut dipolitisasi. ”Mana ada politisasi. Bansos ini, kan, disetujui anggarannya oleh DPR, semua fraksi ada di sana dan menyetujui,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Dia menyebut hanya kebetulan saja pembagian bansos kali ini bersamaan dengan pemilu. Termasuk bansos El Nino yang berlanjut dengan bansos mitigasi krisis pangan disebutnya sebagai antisipasi. ”Bayangkan kalau El Nino terjadi berkepanjangan, programnya belum disiapkan, mau jadi apa negara ini? Mengelola negara bukan seperti mengelola kios. Jadi sebelum terjadi, harus antisipasi,” katanya.

Terkait kritik Jusuf Kalla yang menyebut Presiden Jokowi membagikan bansos seperti camat ditepis Bahlil. ”Itu terserah pikiran Pak JK. Pak JK juga senior saya. Tapi ingat lho, Pak Jokowi itu menjalankan bansos tak hanya pada saat sekarang. Sudah dari dulu. Dan bansos ini sudah ada sejak 2009. Sejak zamannya Pak JK udah ada. Pas 2014 (Pak JK) jadi Wapres (juga ada). Dan Pak Presiden membagi itu juga sudah dari tahun sebelumnya, dari 2015, 2017, sering melakukannya, bukan baru,” tuturnya.

Baca juga: Bansos Oke, Coblos Mah Bebas ”Aja”

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Kritik yang menyebutkan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan Presiden Jokowi juga dibantah Bahlil. ”Saya enggak percaya itu. Bila perlu Bu Risma bisa bagi-bagi sendiri. Tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembako. Itu tupoksinya dia, kok. DIPA-nya DIPA-nya dia di Kemensos,” ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa dikonfirmasi terkait bansos kendati dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/2/2024) pukul 14.30. Namun, mobil berpelat RI 26 yang biasa membawanya tidak memasuki halaman Istana dari Jalan Veteran III dan berhenti di halaman Istana Negara. Biasanya, dari halaman Istana Negara, para menteri memasuki pintu 6 menuju Istana Merdeka.

Kali ini, Sri Mulyani masuk dari pintu 5 di sekitar Wisma Negara. Jalur ini tidak bisa dijangkau oleh wartawan. ”Memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani diterima Pak Presiden untuk membicarakan hal hal terkait pelaksanaan APBN,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Dia sekaligus membantah isu Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Pembahasan dalam pertemuan terkait APBN sebab APBN 2022 sudah mulai dilaksanakan. Ari menambahkan, Sri Mulyani melalui pintu yang tidak biasa dilalui karena wartawan sudah menunggu di pilar depan pintu 6. ”Kalian nunggu, makanya kan. Kan pintu istana tidak satu, bisa lewat depan, lewat samping, kan terserah Bu Sri Mulyani mau lewat mana,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tidak tampak dalam foto), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (keempat dari kanan) meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2023), seusai rapat terkait stabilitas sistem keuangan.
KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kedua dari kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (tidak tampak dalam foto), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (keempat dari kanan) meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2023), seusai rapat terkait stabilitas sistem keuangan.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000