Tanggapi Tudingan Politisasi Bansos, Presiden Jokowi Sebut Sudah Melalui Persetujuan di DPR
Terkait kritik politisasi bansos, Presiden Jokowi menyebut program ini atas persetujuan DPR.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan kenaikan harga beras di seluruh negara dan juga merupakan upaya memperkuat daya beli rakyat. Program bantuan sosial sudah melalui mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan keputusan pemerintah semata.
”Ya, itu, yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama. (Hal) yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) itu karena ada EL Nino atau kemarau panjang. ”Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan (BLT),” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai adanya pandangan bahwa bantuan sosial tersebut dipolitisasi, Presiden Jokowi menyebut bahwa bantuan sosial tersebut sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. ”Oh, sudah dari dulu. Ini, kan, sudah dari September,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan, semua bantuan sosial tersebut sudah melalui persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan hanya keputusan pemerintah. ”Itu semuanya, sekali lagi, itu, kan, sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita. Pemerintahan kita enggak seperti itu,” ujarnya.
Sepanjang Jumat, Presiden Jokowi memanggil beberapa menteri terkait tugasnya, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bahlil juga membantah anggapan bahwa bansos disebut dipolitisasi. ”Mana ada politisasi. Bansos ini, kan, disetujui anggarannya oleh DPR, semua fraksi ada di sana dan menyetujui,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Dia menyebut hanya kebetulan saja pembagian bansos kali ini bersamaan dengan pemilu. Termasuk bansos El Nino yang berlanjut dengan bansos mitigasi krisis pangan disebutnya sebagai antisipasi. ”Bayangkan kalau El Nino terjadi berkepanjangan, programnya belum disiapkan, mau jadi apa negara ini? Mengelola negara bukan seperti mengelola kios. Jadi sebelum terjadi, harus antisipasi,” katanya.
Terkait kritik Jusuf Kalla yang menyebut Presiden Jokowi membagikan bansos seperti camat ditepis Bahlil. ”Itu terserah pikiran Pak JK. Pak JK juga senior saya. Tapi ingat lho, Pak Jokowi itu menjalankan bansos tak hanya pada saat sekarang. Sudah dari dulu. Dan bansos ini sudah ada sejak 2009. Sejak zamannya Pak JK udah ada. Pas 2014 (Pak JK) jadi Wapres (juga ada). Dan Pak Presiden membagi itu juga sudah dari tahun sebelumnya, dari 2015, 2017, sering melakukannya, bukan baru,” tuturnya.
Baca juga: Bansos Oke, Coblos Mah Bebas ”Aja”
Kritik yang menyebutkan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan Presiden Jokowi juga dibantah Bahlil. ”Saya enggak percaya itu. Bila perlu Bu Risma bisa bagi-bagi sendiri. Tugas dia kok. Dia buat aja acara bagi-bagi sembako. Itu tupoksinya dia, kok. DIPA-nya DIPA-nya dia di Kemensos,” ucapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa dikonfirmasi terkait bansos kendati dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/2/2024) pukul 14.30. Namun, mobil berpelat RI 26 yang biasa membawanya tidak memasuki halaman Istana dari Jalan Veteran III dan berhenti di halaman Istana Negara. Biasanya, dari halaman Istana Negara, para menteri memasuki pintu 6 menuju Istana Merdeka.
Kali ini, Sri Mulyani masuk dari pintu 5 di sekitar Wisma Negara. Jalur ini tidak bisa dijangkau oleh wartawan. ”Memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani diterima Pak Presiden untuk membicarakan hal hal terkait pelaksanaan APBN,” ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Dia sekaligus membantah isu Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Pembahasan dalam pertemuan terkait APBN sebab APBN 2022 sudah mulai dilaksanakan. Ari menambahkan, Sri Mulyani melalui pintu yang tidak biasa dilalui karena wartawan sudah menunggu di pilar depan pintu 6. ”Kalian nunggu, makanya kan. Kan pintu istana tidak satu, bisa lewat depan, lewat samping, kan terserah Bu Sri Mulyani mau lewat mana,” ujarnya.