Hutama Karya Terima Penyertaan Modal Negara Rp 18,6 Triliun untuk Tol Trans-Sumatera
Penyertaan modal negara untuk Hutama Karya akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tol Trans-Sumatera.
Oleh
ZULKARNAINI
·3 menit baca
HUTAMA KARYA
Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Binjai Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, difoto dari udara April 2024.
BANDA ACEH, KOMPAS — PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan tambahan penyertaan modal negara tahun 2024 sebesar Rp 18,6 triliun. Tambahan modal segar itu akan diproyeksikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera tahap I dan melanjutkan pembangunan tahap II.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim, Rabu (24/4/2024), menuturkan, penambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Hutama Karya telah disetujui pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang diterbitkan pada 16 Oktober 2023. Persetujuan juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024.
”PMN senilai Rp 18,6 triliun akan mengakselerasi pembangunan jalan tol di Sumatera khususnya penyelesaian Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap I, serta melanjutkan pengusahaan pembangunan salah satu ruas JTTS tahap II,” ujar Adjib.
Pemanfaatan PMN sebesar Rp 18,6 triliun tersebut, antara lain, Rp 5,17 triliun untuk penyelesaian JTTS tahap I meliputi Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan), Simpang Indralaya-Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya-Prabumulih), Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar), Lubuk Linggau-Bengkulu (Seksi Lubuk Linggau-Taba Penanjung), Sigli-Banda Aceh, Pekanbaru-Padang (Seksi Sicincin-Padang), dan Pekanbaru-Padang (Seksi Pekanbaru-Koto Kampar).
Panjang JTTS tahap I yang berhasil terbangun sepanjang 809 kilometer. Adapun total ruas JTTS yang telah beroperasi penuh ada sembilan ruas, di antaranya Jalan Tol Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
PMN juga dimanfaatkan untuk pembangunan ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi Palembang-Betung) sepanjang 69 km yang masuk dalam pembangunan JTTS tahap II, yakni sebesar Rp 13,42 triliun.
”Realisasi PMN memberikan multiplier effect bagi sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga perusahaan,” kata Adjib.
Selain PMN tahun anggaran 2024, pihaknya juga akan mengajukan anggaran dalam APBN tahun 2025. Hal itu karena pembangunan ruas-ruas tahap II masih butuh pembiayaan.
Sejak 2015 hingga 2023, Hutama Karya telah menerima PMN Rp 112,5 triliun.
Konektivitas antarprovinsi
Kehadiran tol Trans-Sumatera memudahkan konektivitas antarprovinsi di Sumatera dan dengan Pulau Jawa sehingga mendorong pemerataan ekonomi. Pada masa mudik Lebaran 2024, jalan tol Trans-Sumatera dilintasi lebih dari 2 juta kendaraan.
”Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui PMN yang diberikan sejak tahun 2015. Sejak 2015 hingga 2023 Hutama Karya telah menerima PMN Rp 112,5 triliun,” kata Adjib.
Salah satu rus yang masuk tahap I adalah Banda Aceh-Sigli yang menyisakan seksi I (Seulimum-Padang Tiji). Seksi I ini ditargetkan rampung pada tahun 2024 sehingga saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pada September 2024 bisa digunakan fungsional.
Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengatakan, pembangunan Tol Aceh-Sumut sangat dinantikan warga Aceh. Bustami meyakini, keberlanjutan pembangunan tol di Aceh akan memacu perkembangan kawasan dari berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, perdagangan, industri, dan wisata.
Kompas
Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020).
Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Dalam perpres itu disebutkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara masuk dalam pengusahaan ruas tol tahap tiga. Perubahan perpres tersebut memberikan harapan baru bagi pembangunan infrastruktur di provinsi ujung barat Indonesia itu.
Meski demikian, pembangunan ruas tol tahap ketiga baru dilakukan setelah penyelesaian tahap pertama dan kedua rampung.
