Presiden Jokowi: Juni 2024, Target Penambahan Saham Freeport

Dengan kepemilikan saham 51 persen, 61 persen pendapatan PT Freeport Indonesia masuk ke negara. Apabila Indonesia mendapatkan 61 persen saham, pendapatan Freeport yang akan masuk negara menjadi 81 persen.

Seusai acara, wartawan sempat menanyakan proses divestasi saham tersebut. ”Masih dalam proses negosiasi dan persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan,” tutur Presiden.

Baca juga: PT Freeport Diminta Presiden Percepat Pengoperasian Smelter Tembaga

Diakui negosiasi cukup alot. Namun, saat Presiden menerima para petinggi Freeport di Istana Merdeka, Kamis pagi, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas juga harapan perpanjangan izin ekspor tembaga.

Karena itu, Freeport sudah bukan milik Amerika Serikat, melainkan milik Indonesia. Sebentar lagi kita tambah (saham) jadi 61 persen.

Terlambat bangun smelter

Sebelumnya, pemerintah sudah melonggarkan larangan ekspor tembaga yang awalnya dimulai Juni 2023. Namun, dengan alasan keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter), pemerintah akhirnya memundurkan batas waktu tersebut menjadi Juni 2024.

Kini, Freeport kembali berharap batas waktu penghentian ekspor tembaga bisa kembali diundur. ”Kalau kita enggak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira-kira 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun dalam kurun waktu Juni sampai Desember 2024,” tuturnya dalam keterangan seusai pertemuan.

Pengurangan pendapatan negara itu hanya dari ekspor tembaga saja. Karena itu, lanjut Tony, hal ini sebenarnya sudah dibahas juga bersama menteri terkait. ”Nanti tanya saja sama menteri,” ucap Tony.

Ditanya mengenai harapan penundaan larangan ekspor tembaga, Presiden Jokowi mengelak. ”Ini, negosiasi (soal saham) ini dirampungkan dulu, baru mengurus yang selanjutnya,” ujarnya.

Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Presiden Jokowi menerima CEO and Chairman Freeport McMoran Inc Richard Adkerson serta President Freeport McMoran Kathleen Quirk dan Tony Wenas, masa kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia juga akan ditambah 20 tahun seiring divestasi saham ini. Perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia dari 2041 sampai 2061 tahun akan diberikan.

Namun, untuk itu, kata Bahlil, akan ada penyesuaian peraturan pemerintah terkait ini. ”Nanti, masih tunggu PP-nya dulu, tunggu PP. Ada penyesuaian,” ujarnya.

Penyesuaian ini, lanjutnya, tidak hanya berlaku untuk Freeport, tetapi untuk semua. Selain itu, dia menyebut IUPK Freeport Indonesia juga berarti memberi manfaat besar bagi Indonesia.

Nanti, masih tunggu PP-nya dulu, tunggu PP. Ada penyesuaian.

Masalahnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pasal 169B Ayat (2) disebutkan, untuk mendapatkan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Apabila IUPK yang berlaku untuk PT Freeport Indonesia saat ini sampai 2041, berarti pengajuan perpanjangan semestinya baru bisa dilakukan tahun 2036.

Negosiasi harus selesai

Dalam sesi wawancara cegat yang sama, Presiden Jokowi pun menegaskan regulasi harus dirampungkan terlebih dulu. Dengan demikian, negosiasi bisa difinalkan secepatnya. Presiden pun menargetkan Juni semua rampung.

”Tadi saya melihat, tadi saya target kan, ya, sampai Juni lah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya, tapi paling lambat Juni,” ujarnya.

Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut perpanjangan IUPK, divestasi saham, dan smelter adalah satu kesatuan. ”Iya, harus satu. Termasuk smelter itu. Kan, dia perlu mengeksplorasi, smelternya kan baru nih, kelar tahun ini. Kan, 2025 lah baru bisa full, ya, kan. Masak 16 tahun mati enggak ada batu,” tuturnya.

Namun, menurut Arifin, untuk divestasi, pemerintah tidak menyetorkan uang. ”Pemerintah enggak keluar duit lagi,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3/2024) petang, seusai buka puasa bersama Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Freeport Targetkan 3 Juta Ton Tembaga Dimurnikan di Dalam Negeri pada 2024

Dalam catatan Kompas, Presiden Jokowi bertemu Richard Adkerson di Washington DC pada 13 November 2023. Saat itu, Presiden mengharapkan penambahan saham pemerintah sebesar 10 persen di PT Freeport Indonesia bisa segera diputuskan. Dengan demikian, perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia di Tambang Grasberg, Papua, bisa segera diterbitkan.

”Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah mencapai tahap akhir,” tutur Presiden saat itu.