Saat Stok dan Harga Beras Aman, Presiden Perlu Tenangkan Publik...

Sering dikutip frasa ”roti dan sirkus”, yakni cara penguasa di era Kekaisaran Romawi untuk menenangkan warga. Ada pendapat bahwa dulu cara ini pun dipakai di masa Orde Baru, yang menjabarkan ”roti” dengan tersedianya bahan kebutuhan pokok, terutama beras, yang harganya terjangkau.

Adapun ”sirkus” atau permainan kala itu diwujudkan dengan adanya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang membuai rakyat untuk berharap mendapatkan uang ketika nomor undian yang ditebaknya tepat. Masyarakat yang terbuai mimpi dapat lotere tidak akan lagi berpikir hal-hal pokok yang semestinya lebih penting untuk dihadirkan ketimbang marah karena ketiadaan beras.

Baca juga: Harga Beras Dikhawatirkan Terus Naik Jelang Ramadhan

Kunjungan ke Cipinang

Kembali ke soal ”roti”, ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau selalu menjadi ikhtiar pemerintah di Indonesia dari masa ke masa. Urusan stabilitas politik bisa goyang ketika terjadi kelangkaan komoditas yang menjadi pangan utama warga di negeri ini. Belakangan ketersediaan beras jenis premium di pasaran pun menjadi sorotan. Persoalan beras pun masih terus bergema hingga hari H pencoblosan pada 14 Februari 2024 dan setelahnya.

Sehari setelah pemungutan suara, Presiden Joko Widodo pun meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Kamis (15/2/2024), untuk memastikan secara langsung ketersediaan stok beras. Beras dari Pasar Induk Cipinang tersebut nantinya akan didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, serta pasar-pasar di daerah.

”Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang ini sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah,” tutur Presiden dalam keterangannya seusai peninjauan.

Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke supermarket, ke daerah.

Saat itu, Presiden Jokowi menyebut harga beras yang berada di atas harga normal disebabkan oleh belum masuknya hasil panen. Selain itu juga akibat banjir di sejumlah daerah, seperti di Demak dan Grobogan, yang mengganggu jalur distribusi.

Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun. Sambil menunggu panen.

”Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun. Sambil menunggu panen,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Terkait upaya pengendalian harga beras, Kepala Negara juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial. ”Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun beri. Daerah minta berapa pun beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada,” ujar Presiden Jokowi.

Pasokan dan kebutuhan

Kepala Negara pun menepis anggapan kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, menurut Presiden Jokowi, justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga.

”Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan; karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” papar mantan Wali Kota Surakarta ini.

Baca juga: Diborong Caleg hingga Pelonggaran Pasokan

Sehari berikutnya, Presiden Jokowi pun menyebut-nyebut peran negara untuk hadir membantu di saat terjadi kenaikan harga beras. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat menyerahkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/2/2024).

Di hadapan warga penerima, Presiden Jokowi menuturkan, bantuan beras cadangan pemerintah akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat hingga Juni 2024. Selepas Juni, kelanjutan penyaluran bantuan pangan tersebut akan disesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Pemerintah Jamin Stok Beras hingga Pertengahan 2024 Tercukupi

Adapun terkait kelanjutan pemberian bantuan pangan selepas Juni 2024, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pemerintah akan menghitung kemampuan APBN terlebih dahulu. ”Nanti kita lihat di APBN. Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya yang sampai Juni dulu,” kata Presiden Jokowi.

Di salah satu momen, Presiden Jokowi pun menuturkan, pemberian bantuan pangan beras merupakan salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat. Apalagi, saat ini krisis pangan yang memicu kenaikan harga beras masih terjadi secara global.

”Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain, kan, enggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Dan, kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan, ya, kita berikan,” ujar Presiden Jokowi.

Pada Senin (19/2/2024), Presiden Jokowi juga masih ingin memastikan ketersediaan dan harga beras yang terjangkau rakyat. Untuk itu, Presiden Jokowi akan mengecek stok dan harga beras di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dijadwalkan kunjungan pertama ke Tanggerang terlebih dahulu, baru ke lokasi-lokasi sentra beras lainnya di Jakarta dan sekitar Tanggerang.

Agar digelontorkan

Hal ini ditanyakan media kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di sesi keterangan pers seusai memimpin rapat koordinasi (rakornas) Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres Jakarta, Senin lalu.

Baca juga: Beras Langka di Pasar dan Ritel Bandung

”Saya kira beras itu, menurut yang saya tahu, di Bulog itu ada sekitar 800.000 ton. Oleh karena itu, saya minta memang ini (beras) supaya segera bisa digelontorkan kepada masyarakat supaya tidak ada kekurangan beras di masyarakat,” kata Wapres Amin saat itu.

Saya kira beras itu, menurut yang saya tahu, di Bulog itu ada sekitar 800.000 ton. Oleh karena itu, saya minta memang ini (beras) supaya segera bisa digelontorkan kepada masyarakat supaya tidak ada kekurangan beras di masyarakat.

Selain masalah cadangan atau stok beras, Wapres Amin juga meminta segenap pemangku kepentingan untuk menjaga harga beras. ”Jangan sampai harganya tinggi. Itu kita harapkan begitu,” ujar Wapres Amin.

Baca juga: Tahun Sensitif, Cadangan Beras Makin Strategis

Selain pasokan beras sebanyak 800.000 ton di Bulog, Wapres Amin menuturkan, sebanyak 400.000 ton beras juga sedang dalam proses impor. Karena itu, dalam waktu dekat, pasokan beras ini akan mencapai 1,2 juta ton. Distribusi beras ini akan menekan gejolak di masyarakat, sekaligus menekan harga beras agar tidak melambung tinggi.

”Kalau tidak digelontorkan, kemudian di pasaran jadi tidak ada. (Masalah) ini supaya teratasi. Kedua, sekaligus menekan harga jangan sampai tinggi,” kata Wapres Amin.

Pernyataan dan kunjungan ke Pasar Induk Cipinang dan gudang Bulog telah disampaikan Presiden Jokowi dan Wapres Amin. Presiden Jokowi pun dikabarkan akan melakukan kunjungan serupa lagi ke tempat lain di sekitar Jabodetabek. Sejauh manakah dampaknya? Kini, ketenangan warga akan terwujud ketika telah ada fakta bahwa beras memang betul-betul tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau tentunya.